Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat Pilpres 2009) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009 secara serentak di seluruh Indonesia.[1] Terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta, yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
Peserta
Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009 yang memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional.
Sebelum masa pemilihan umum dimulai, sejumlah tokoh nasional telah menyatakan untuk ikut mencalonkan atau menerima pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ialah Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat (Presiden Indonesia yang sedang menjabat) [2], Muhammad Jusuf Kalla dari Partai Golkar (Wakil Presiden yang sedang menjabat)[3], Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari PDIP[4], Mantan Presiden Abdurrahman Wahid dari PKB[5], Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dari Partai Golkar[6], Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso[7], Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dari PBB[8], Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng dari jalur independen[9][10], dan Hamengkubuwono X dari Partai Golkar (Gubernur Yogyakarta yang sedang menjabat)[11].
Pada kenyataannya, sampai dengan batas akhir masa pendaftaran pada 16 Mei 2009, hanya 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftarkan keikutsertaannya kepada Komisi Pemilihan Umum.[12] Pada 29 Mei 2009[13], ketiga bakal pasangan calon tersebut kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009, dengan nomor urut yang ditetapkan keesokan harinya. Ketiga pasangan calon tersebut beserta nomor urutnya ialah sebagai berikut:
| No. urut[14] | Calon presiden | Calon wakil presiden | Partai politik pengusul[15] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Partai politik | Persentase suara sah | Persentase kursi DPR | |||
| 1 |  Megawati Soekarnoputri |  Prabowo Subianto | PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI | 20,60% | 21,61% |
| 2 |  Susilo Bambang Yudhoyono |  Boediono | Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI | 59,70% | 56,07% |
| 3 |  Muhammad Jusuf Kalla |  Wiranto | Partai Golkar, Partai Hanura | 18,22% | 22,32% |
Kekayaan calon
Pada tanggal 29 Mei 2009, KPU mengumumkan jumlah harta kekayaan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009. Berikut adalah jumlah yang diumumkan KPU:[16]
- Megawati Soekarnoputri: Rp256.447.223.594
- Prabowo Subianto: Rp1.579.376.223.359 dan US$7.572.916
- Susilo Bambang Yudhoyono: Rp6.848.049.611 dan US$246.359
- Boediono: Rp22.067.815.019 dan US$15.000
- Muhammad Jusuf Kalla: Rp314.530.794.307 dan US$25.668
- Wiranto: Rp81.748.591.938 dan US$378.625
Kampanye
Kampanye Pilpres 2009 diselenggarakan pada 2 Juni hingga 4 Juli 2009 dalam bentuk rapat umum dan debat calon (sebelumnya dijadwalkan pada 12 Juni hingga 4 Juli 2009)[13]. Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye dalam bentuk rapat umum berlangsung selama 24 hari dalam 3 putaran, mulai dari 11 Juni hingga 4 Juli 2009. Pada setiap putaran, setiap pasangan calon mendapatkan jatah 8 kali rapat umum di setiap provinsi.[17]
Visi dan misi calon
Berikut adalah visi dan misi masing-masing pasangan calon peserta Pilpres 2009:[18]
Megawati-Prabowo
- Visi: "Gotong royong membangun kembali Indonesia raya yang berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur"
- Misi:
- Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.
SBY-Boediono
- Visi: "Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan"
- Misi:
- Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
- Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
- Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
JK-Wiranto
- Visi: "Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat"
- Misi:
- Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang lebih menjamin kebhinnekaan.
- Mewujudkan bangsa yang aman, tenteram dan damai dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
- Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik.
Dana kampanye
Saldo awal dana kampanye masing-masing pasangan calon peserta Pilpres 2009 adalah:[16]
- Megawati-Prabowo: Rp15,5 miliar
- SBY-Boediono: Rp20,075 miliar
- JK-Wiranto: Rp10 miliar
Berikutnya, penerimaan dana kampanye masing-masing pasangan calon adalah:[19]
- Megawati-Prabowo: Rp257.600.050.000 per 5 Juli pukul 18.35 WIB
- SBY-Boediono: Rp200.470.446.232 per 5 Juli pukul 11.30 WIB
- JK-Wiranto: Rp83.327.864.390 per 5 Juli pukul 20.30 WIB
Debat calon
Debat calon presiden diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden diselenggarakan sebanyak 2 kali. Total alokasi waktu untuk setiap debat adalah 2 jam, dengan konten debat 90 menit yang terdiri dari pemaparan visi, misi, dan program calon selama 7 hingga 10 menit, pertanyaan oleh moderator dan jawaban calon selama 30 menit, pertanyaan oleh moderator dan jawaban calon serta tanggapan calon lain selama 30 menit, serta pernyataan penutup dari masing-masing calon selama 5 menit.[20] Setiap debat diselenggarakan oleh stasiun televisi nasional yang telah ditentukan oleh KPU. Berikut adalah rincian debat capres dan cawapres Pilpres 2009.[21][17]
| Waktu | Peserta | Materi | Moderator | Stasiun TV penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Kamis, 18 Juni 2009 | Capres | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum | Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina) | Trans Corp (Trans TV dan Trans7) |
| Selasa, 23 Juni 2009 | Cawapres | Pembangunan Jati Diri Bangsa | Komarudin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah) | SCTV |
| Kamis, 25 Juni 2009 | Capres | Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran | Aviliani (Ekonom INDEF) | MetroTV |
| Selasa, 30 Juni 2009 | Cawapres | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia | Fachmi Idris (Ketua IDI) | tvOne |
| Kamis, 2 Juli 2009 | Capres | NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah | Pratikno (Dekan Fisipol UGM) | RCTI |
Kampanye "Pilpres Satu Putaran Saja"
Sebagai bagian dari dukungan kepada SBY-Boediono, Denny J.A., Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI)[23] dan Lembaga Studi Demokrasi (LSD), mengumumkan memimpin gerakan "Pilpres Satu Putaran Saja".[24] Hal ini memicu protes dari kedua pasangan calon pesaing yang selama ini mengharapkan pilpres dapat berlangsung dalam dua putaran agar dapat mengalahkan SBY-Boediono yang dalam berbagai hasil survei hampir selalu memperoleh dukungan di atas 50%. Meresponnya, JK menyatakan bahwa ia optimis JK-Wiranto juga punya peluang untuk menang dalam satu putaran,[25] sementara Prabowo mengatakan bahwa pilpres satu putaran boleh saja dilakukan asalkan dilaksanakan secara demokratis.[26] Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada JK-Wiranto, mengatakan bahwa ia kecewa pada tim kampanye capres tertentu yang menyerukan pilpres satu putaran, apalagi ada salah satu lembaga survei mendukung wacana tersebut. Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada orang KPU yang ikut menyuarakan hal tersebut, apalagi dengan alasan dana.[27] Dalam debat capres putaran terakhir pada tanggal 2 Juli 2009, JK menanyakan kepada SBY mengenai keberadaan iklan-iklan pilpres satu putaran yang dianggapnya sebagai tidak demokratis.[28] SBY membalas dengan menyatakan bahwa iklan-iklan pilpres satu putaran bukan merupakan iklan resmi yang dikeluarkan oleh tim kampanyenya, sehingga JK pun kembali mempertanyakan legalitas dari iklan-iklan tersebut.[29][30][31] Denny J.A. sendiri membenarkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan bagian dari iklan resmi tim kampanye SBY, tetapi ia menolak untuk dikatakan sebagai iklan ilegal karena merupakan hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya.[32] Sementara Syamsudin Haris, pengamat politik LIPI, berpendapat bahwa setiap material kampanye harus terlebih dahulu disetujui oleh para kandidat karena adanya kepentingan mereka, sehingga setiap material kampanye tanpa persetujuan kandidat dapat disebut sebagai kampanye ilegal.[33][34] Megawati sendiri mendukung pendapat tersebut dan menyayangkan sikap SBY yang tidak segera menarik iklannya.[35]
Isu agama istri Boediono
Sebuah kampanye gelap atau kampanye hitam berawal pada kampanye JK-Wiranto di Sumatera Utara (telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto sebagai bukan bagian dari kampanyenya serta mengatakan berasal dari pihak pendukung kandidat lain [36]) beredar selebaran yang berisi fotokopi wawancara dengan Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI) Habib Husein Al Habsyi pada Tabloid Monitor [37]dalam rangkaian artikel antara lain Apa PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik ? [38] hal ini dibantah pula oleh pihak PKS dengan mengatakan bahwa Boediono dan Herawati adalah murid ngaji dari salah satu kader PKS [39] yang kemudian malahan beredar secara luas di masyarakat bahkan selebaran kampanye gelap ini menyebar hampir sampai disemua pelosok Sumenep, Madura dan menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Sumenep, Moh Readi bahwa "selebaran yang isinya mengkafirkan seseorang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab, yang mengkafirkan orang berarti yang bersangkutan yang tergolong orang-orang kafir." [40] dan Hal ini pun kemudian menjadi polemik antara Rizal Mallarangeng, sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, dengan Jusuf Kalla.[41] membuat KPU kembali meminta kepada para peserta pemilu berikut para pendukungnya agar seharusnya kampanye dimanfaatkan oleh pasangan para calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja bukannya menjadi melakukan politisasi agama atau memecah belah bangsa dengan masalah sara. [42] sehubung sering adanya isu-isu yang melanda para istri pasangan para calon presiden dan wakil presiden, ketua MPR Hidayat Nurwahid ikut mengatakan "Kita Mau Pilih Capres-Cawapres atau Istrinya ?" kemudian ditambahkan bahwa "mengapa tidak sekalian anak capres-cawapres saja yang dijadikan isu, kita jangan mengembangkan isu (hanya, red) di lingkungan istri. bagaimana kalau dikembangkan (sampai, red) anak-anaknya, capres mana yang anaknya berjilbab ? Jawabannya adalah tidak ada (yang berjilbab, red)" [43]
Kontroversi survei
Survei yang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan penelitian dalam kampanye pilpres 2009 mendapat tuduhan digunakan sebagai alat kampanye agar terjadi pilpres satu putaran [44][45] [46] bahkan pada tanggal 11 Juni 2009 anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan bahwa "Ruang publik kacau, terjadi informasi yang beda luar biasa" (KPU Sayangkan Kekisruhan Hasil Survei) dan Johan O Silalahi mengatakan bahwa "Kalau Pilpres berlangsung satu putaran saya berani menutup lembaga saya. Tapi kalau nanti Pilpresnya dua putaran mereka juga (LSI) harus berani menutup lembaga mereka" [47]
Survei dan hitung cepat
Survei dan hitung cepat dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di KPU. Lembaga survei yang terdaftar di KPU yaitu Lembaga Survei Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jaringan Suara Indonesia, Cirus Surveyors Group, Pusat Studi Nusantara, Lingkaran Survei Indonesia, Jaringan Isu Publik (JIP), Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), LP3ES, dan Lembaga Survei Nasional (LSN).[48]
Survei
Survei dilakukan untuk mengetahui preferensi publik terhadap (bakal) (pasangan) calon presiden. Berikut adalah sejumlah hasil survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2009.
| Penyelenggara dan metode | Waktu | Hasil |
|---|---|---|
| Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis[49] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.600 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | 2 - 4 Juli 2009 | SBY-Boediono 51,95%, Megawati-Prabowo 22,25%, JK-Wiranto 18,27% |
| Strategic Indonesia[50] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 18.439 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | 1 - 3 Juli 2009 | SBY-Boediono 46,86%, JK-Wiranto 32,46%, Megawati-Prabowo 20,34% |
| Lembaga Survei Indonesia[51] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 3.100 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | 30 Juni - 2 Juli 2009 | SBY-Boediono 63%, Megawati-Prabowo 21%, JK-Wiranto 11%, belum tahu 5% |
| Lembaga Survei Indonesia[52] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.000 (Multistep random sampling) Batas kesalahan: 2,8% | 15 - 20 Juni 2009 | SBY-Boediono 67%, Megawati-Prabowo 16%, JK-Wiranto 9%, belum tahu 8% |
| Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik FISIP UI[53] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.000 Batas kesalahan: 5% | 1 - 5 Juni 2009 | SBY-Boediono 37,05%,Megawati-Prabowo 31,50%, JK-Wiranto 26,60% |
| Lembaga Survei Indonesia[54] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.999 Batas kesalahan: 1,8% | 15 - 29 Mei 2009 | SBY-Boediono 70%, Megawati-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7%, belum tahu 5% |
| Lembaga Survei Nasional[55] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.230 Batas kesalahan: 2,8% | 15 - 21 Mei 2009 | SBY-Boediono 67,1%, Megawati-Prabowo 11,8%, JK-Wiranto 6,7%, belum tahu 13%, tidak memilih 1,6% |
| Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik FISIP UI[56] Metode: Survei kualitatif dengan wawancara secara mendalam Sampel: 100 orang tokoh masyarakat Batas kesalahan: Tidak ada | 27 April - 2 Mei 2009 | Prabowo: 32 orang, SBY: 30 orang, Megawati: 16 orang, JK: 14 orang |
| Lembaga Survei Indonesia[57] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.014 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | 27 April - 3 Mei 2009 | Alternatif 1 (2 pasangan): SBY-Boediono 72,5%, Megawati-Prabowo 21,5% Alternatif 2 (3 pasangan): SBY-Boediono 70%, Megawati-Prabowo 21%, JK-Endriartono Sutarto 3%, belum tahu 6% |
| Lembaga Riset Informasi[58] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 2.066 Batas kesalahan: 2,2% | 3 - 7 Mei 2009 | Alternatif 1: SBY-Hidayat Nur Wahid 36,2%, JK-Wiranto 27,6%, Megawati-Prabowo 19,1% Alternatif 2: SBY-Boediono 32,1%, JK-Wiranto 27,3%, Megawati-Prabowo 20,2%, belum tahu 20,4% |
| Lembaga Survei Nasional[59] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.225 Batas kesalahan: 2,8% | 2 - 14 Mei 2008 | Megawati 16,7%, SBY 16,4%, JK 9,2%, belum tahu 31,3% |
| Lembaga Survei Indonesia[60][61] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.200 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | Januari 2008 | SBY 34%, Megawati 24,2%, Hamengkubuwono X 6,6%, Abdurrahman Wahid 4,4%, Wiranto 4,1%, Amien Rais 3%, JK 1,9%. |
| Indo Barometer[62] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.200 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | Desember 2007 | SBY 49,5%, JK 21,7%, Hamengkubuwono X 14,7% |
| Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia[63] Metode: Survei kuantitatif Sampel: 3.527 Batas kesalahan: Tidak disebutkan | November 2007 | Hamengkubuwono X 17,1%, Hidayat Nur Wahid 11,7%, Sutrisno Bachir 8,7%, Yusril Ihza Mahendra 8,6%, Anas Urbaningrum 3,9% |
Hitung cepat
Hitung cepat dilakukan untuk mengetahui hasil Pilpres 2009 secara cepat. Berikut adalah sejumlah hasil hitung cepat yang dilakukan pada hari pemungutan suara Pilpres 2009.
Pasangan calon  | LSI | LSI | LP3ES | Puskaptis | Cirus | MetroTV | LRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Megawati-Prabowo | |||||||
| 2. SBY-Boediono | |||||||
| 3. JK-Wiranto |
Hasil
Hasil Pilpres 2009 akan diumumkan oleh KPU pada 27 Juli 2009.[13] Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar